KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Bensin E10 menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerapan bahan bakar campuran etanol 10% pada 2026. Kebijakan ini membuka peluang memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor BBM.
Prabowo menyampaikan target tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Pemerintah sebelumnya merencanakan penerapan mandatori E10 pada 2027. Namun, Presiden kini mendorong percepatan program menuju akhir 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi energi untuk menghadapi ketidakpastian global dan kenaikan harga minyak dunia.
Prabowo berharap Indonesia mampu meningkatkan penggunaan etanol secara bertahap. Pemerintah menargetkan E20 sekitar 2028 dan E50 pada 2030.
Kombinasi program bioetanol dan biodiesel juga berpotensi mengurangi kebutuhan impor bahan bakar fosil dalam jangka panjang.
Bensin E10 Buka Peluang Kemandirian Energi, Bagaimana Dampaknya bagi Kendaraan?
Bensin E10 merupakan bahan bakar dengan kandungan bioetanol sebesar 10% dan bensin sebesar 90%.
Pengembangan bahan bakar ini menawarkan peluang ekonomi bagi sektor pertanian, industri pengolahan, serta rantai pasok energi nasional.
Indonesia memiliki potensi bahan baku bioetanol dari tanaman seperti tebu. Pemanfaatannya dapat memperluas investasi sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Selain itu, penggunaan bioetanol berpotensi membantu menekan emisi tertentu apabila pemerintah menerapkan standar produksi yang berkelanjutan.
Namun, percepatan E10 juga memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan kendaraan bermotor di Indonesia.
Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menilai banyak mobil modern memiliki teknologi dan material yang kompatibel dengan campuran etanol tertentu.
Meski demikian, kendaraan lama berpotensi menghadapi persoalan pada selang, seal, dan komponen sistem bahan bakar.
Karena itu, konsumen perlu memeriksa buku manual kendaraan sebelum menggunakan bensin dengan kandungan etanol lebih tinggi.
Pemerintah juga perlu memastikan kualitas bahan bakar, kesiapan distribusi, dan ketersediaan bioetanol dalam jumlah memadai.
Dari sisi industri, produsen kendaraan memiliki peran penting dalam memberikan panduan kompatibilitas mesin secara jelas.
Sementara itu, transparansi harga menjadi faktor utama agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari penerapan E10.
Percepatan kebijakan ini tidak otomatis menjamin harga BBM lebih murah atau seluruh kendaraan dapat menggunakannya.
Keberhasilan program akan bergantung pada kesiapan produksi, infrastruktur, regulasi, serta perlindungan konsumen.
Jika seluruh tahapan berjalan optimal, E10 berpotensi memperkuat industri energi domestik dan menciptakan nilai tambah ekonomi.
Dengan strategi yang terukur, Indonesia memiliki kesempatan mempercepat transisi energi tanpa mengabaikan keamanan kendaraan dan kepentingan masyarakat. []
