KORPORATNEWS.COM, Jakarta – BUMN masuk pasar modal terus didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Karena pelaksanaan IPO atau penawaran umum perdana di pasar modal dipastikan bakal memperkuat finansial perusahaan pelat merah.

Namun sampai saat ini, jumlah BUMN masuk pasa modal ternyata masih minim, yaitu baru sebanyak 23 perusahaan.

Padahal saat ini jumlah BUMN yang beroperasi di seluruh wilayan berjumlah 82 perusahaan, dan belum termasuk anak usaha dan cucu usahanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan membeberkan, sebayak 23 BUMN masuk pasar modal ini terdiri dari 3 perusahaan yang melakukan penawaran umum berupa saham.

Kemudian 9 BUMN melakukan penawaran umum efek dalam bentuk utang dan sukuk, lalu 11 BUMN lagi menawarkan saham efek bersifat utang dan juga sukuk.

Untuk itu, OJK terus mendorong agar semakin banyak perusahaan pelat merah yang melakukan penawaran umum karena akan berdampak baik bagi kelangsungan bisnisnya.

“Kita terus dorong agar mulai melakukan penawaran umum, karena langkah itu akan memperkuat finansial perusahaan, nilai perusahaan, dan juga daya saingnya,” kata Hoesen, dalam Sosialisasi Penawaran Umum di Pasar Modal kepada BUMN, Selasa (22/9/2022).

Ia menjelaskan, jika BUMN masuk pasar modal maka secara agregat perusahaan itu akan turut mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, kehadiran BUMN di pasar modal juga akan menjadikan perusahaan tersebut role model dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan patuh terhadap aturan yang berlaku.

Untuk mendukung BUMN menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, OJK sudah menerbitkan sejumlah ketentuan.

Di antaranya terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS), pembentukan pedoman kerja komite audit, penetapan fungsi komite nominasi dan remunerasi.

MAKIN BANYAK KEBIJAKAN

OJK juga mengeluarkan aturan soal penunjukan sekretaris perusahaan, hingga pedoman tata kelola perusahaan yang disampaikan dalam laporan tahunan.

Menurut Hoesen, berbagai peraturan ini juga sebagai menjadi perlindungan terhadap kepentingan investor yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 4.

“Dengan aturan ini kita berharap akan tercipta iklim investasi di Indonesia yang aman dan kondusif, kita juga terus meningkatkan aspek perizinan, mitigasi risiko, dan pengawasan terhadap industri pasar modal,” kata dia.

Guna mendorong semakin banyak BUMN masuk pasar modal, OJK juga mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku industri pasar modal.

Hoesen berharap beberapa kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemenuhan kewajiban di pasar modal di Indonesia.

“Semua upaya yang kita lakukan agar dapat meningkatkan performa emiten secara lebih optimal setelah masuk di pasar modal, khususnya di masa pandemi ini,” tutupnya. []