KORPORATNEWS.COM, Jakarta – PT Jasa Raharja Perwakilan Gorontalo Hadiri Launching Layanan yang diberi nama Warkop Samsat bertempat di depan Kantor Samsat Gorontalo, sebagai salah satu inovasi dari Tim Pembina Samsat Gorontalo dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan PKB dan SWDKLLJ.

Hadir pada kesempatan ini seluruh Tim Pembina Samsat Gorontalo yaitu Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Sukril Gobel, Kepala Jasa Raharja Perwakilan Gorontalo Kemal Karman Kamaluddin dan Perwakilan dari Ditlantas Polda Gorontalo

” Malam ini,kita memperkenalkan salah satu pelayanan kita kepada masyarakat yaitu “Warkop Samsat”. Warung kopi (Warkop) Samsat tersebut. Salah satu inovasi yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” Kata Sukril Gobel selaku Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

Sukril mengatakan,pembayaran pajak biasanya masyarakat pengendara sepeda motor datangi kantor Samsat. Oleh karena itu, kita menghadirkan Warkop Samsat, untuk mempermuda sekaligus memanfaatkan melihat jalan sudirman selalu ramai pada malam hari.

“Jadi,tidak perlu menunggu esok hari untuk membayar pajak di kantor Samsat, bisa juga datang langsung ke Warkop Samsat malam hari kita siap melayani, pembayar pajak tersebut,juga tidak perlu dengan membayar uang tunai. Akan tetapi, kita telah menyiapkan aplikasi Qris untuk membayar,”Sambungnya.

Sukril pun menambahkan, bahwa kegiatan tersebut juga memperkenalkan kepada masyarakat dengan adanya ”Samsat Link”. Jadi untuk masyarakat Provinsi Gorontalo,misalkan pemilik kendaraan bermotor yang ada di Boalemo, ketika datang di kota Gorontalo, jika biasanya mereka membayar pajak di Samsat Boalemo, maka sekarang mereka bisa membayar di kota Gorontalo, jadi semuanya sudah online sekarang.

Senada dengan Sukril, Kemal Karman Kamaluddin, selaku Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Gorontalo menambahkan,bahwa masyarakat sekarang seharusnya menyambut euforia dengan adanya kemudahan pembayaran, dengan adanya Warkop Samsat ini, bisa mempermudah masyarakat untuk membayar pajak agar kendaraan yang menunggak tidak menjadi kendaraan bodong seperti ketentuan Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009. Belum lagi sekarang ada penghapusan denda sebaiknya masyarakat bisa memanfaatkan ini. []