KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Dalam rangka memperkuat sinergitas antarinstansi dan meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah, Jasa Raharja Wilayah Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Enrico Butar-Butar selaku Penanggung Jawab Samsat Pulang Pisau, turut hadir dalam Rapat Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digelar di Ruang Aula UPT-PPD Kabupaten Pulang Pisau, Jumat (25/04).

Rapat ini membahas penyusunan Tim Pelaksana Pajak Daerah, dengan fokus pada peningkatan koordinasi dalam pemungutan PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB. Sinergi antara UPT-PPD Kabupaten Pulang Pisau dan Pemerintah Daerah menjadi perhatian utama demi mendukung efektivitas pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

Kepala UPT-PPD Kab. Pulang Pisau, Santi Kristiana, dalam paparannya mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat tunggakan pajak kendaraan selama lima tahun yang belum tertagih. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya mendorong kolaborasi aktif bersama Pemerintah Kabupaten melalui pendekatan door to door guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Dukungan juga datang dari pihak Kepolisian, yang menyatakan komitmennya untuk mengintensifkan pelaksanaan Operasi Gabungan (Opgab) secara berkelanjutan. Operasi ini akan difokuskan untuk memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi di wilayah Pulang Pisau telah memenuhi kewajiban administratif, termasuk kelengkapan surat-surat dan pelunasan pajak daerah.

Sementara itu, Kepala Jasa Raharja Wilayah Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya optimalisasi penerimaan PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Ia juga menambahkan pentingnya sosialisasi mengenai BBNKB, khususnya bagi kendaraan dengan pelat luar daerah yang masih beroperasi di Pulang Pisau, agar segera melakukan proses balik nama sesuai ketentuan.

“Jasa Raharja siap bersinergi dalam setiap langkah yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dalam menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman,” ujar Alfin Syahrin.[]