KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Dalam upaya mendukung dan mensukseskan program pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan Relaksasi Pajak kepada pemilik kendaraan bermotor, PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Timur pada hari Rabu (12/07) kembali melakukan sosialisasi sekaligus pembagian brosur/flyer kepada masyarakat, sebagai media informasi berlangsungnya program Relaksasi Pajak tersebut.

Kegiatan sosialisasi dan pembagian brosur/flyer ini dilakukan di beberapa tempat seperti tempat makan, warung, toko dan tempat umum lainnya di wilayah Balikpapan, Tanah Grogot dan Penajam Paser Utara.

Sebagai informasi, dalam program relaksasi pajak ini kebijaksanaan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain berupa:

  1. Pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya,
  2. Diskon 20% bagi yang membayar pajak tepat waktu dan diskon sampai dengan 40% bagi yang menunggak
  3. Pembebasan Pajak Progresif dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya
  4. Pembebasan denda SWDKLLJ untuk tahun yang telah lewat (tahun lalu dan tahun-tahun lalu)

Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Timur, Nasjwin menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan program Relaksasi Pajak ini, guna menghindari penghapusan data kendaraan bermotor menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 74, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menjelaskan implementasi penghapusan data kendaraan dilakukan apabila kendaraan tidak melakukan perpanjang STNK sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK atau akan dianggap sebagai kendaraan bodong.

“Kegiatan ini kami lakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait adanya program relaksasi pajak yang sedang berlangsung di Provinsi Kalimantan Timur sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023 dan menghimbau masyarakat agar segera memanfaatkan program tersebut”, ungkap Nasjwin.

Nasjwin juga menambahkan bahwa dana yang terhimpun dari pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) oleh pemilik kendaraan akan dikelola oleh Jasa Raharja guna memberikan kepastian jaminan bagi para korban kecelakaan lalu lintas jalan.[]