KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Kepala Unit Operasional & Humas PT Jasa Raharja, Toif Riyanto, didampingi staf melaksanakan kunjungan di Pelabuhan Penumpang Sijantung yang terletak di Jembatan 5 Barelang, Kecamatan Galang, Kota Batam pada Selasa (5/4). Kunjungan ini dilaksanakan sebagai tindakan untuk memaksimalkan perlindungan yang Jasa Raharja berikan kepada para penumpang kapal laut khususnya di Wilayah Kota Batam.

Dalam kunjungannya, Toif menemui Pengawas Transportasi UPT I Wilayah Batam, Parlin A M Hutapea, SE. Toif menjelaskan mengenai pentingnya pemberian perlindungan Jasa Raharja kepada para penumpang kapal laut yang naik dan turun di Pelabuhan Sijantung. Pelabuhan Sijantung sendiri memiliki 3 armada kapal laut, yaitu SB. Nurkumalasari, SB. Istiqomah Jaya 5 dan SB. Irpan Jaya 05. Kapal laut tersebut melayani rute ke Tanjung Batu Kundur, Tembilahan, dan Tanjungpinang. Jam keberangkatan kapal tersebut pada pukul 09.00, 12.00 dan 14.00 WIB.

Pelabuhan Sijantung sendiri juga menjadi pelabuhan transit bagi kapal laut yang berangkat dari Pelabuhan Sri Bintan, Tanjungpinang. Selain itu, pelabuhan tersebut juga digunakan untuk mengangkut penumpang yang merupakan karyawan yang bekerja di kapal-kapal besar sehingga memerlukan transportasi kapal laut untuk pulang pergi. Rata-rata dalam sebulan jumlah penumpang mencapai 250 orang penumpang yang menggunakan pelabuhan tersebut.

“Jasa Raharja siap untuk menyediakan keterjaminan para penumpang kapal laut yang naik dari Pelabuhan Sijantung. Hal ini sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan terhadap penumpang kapal laut, tak terkecuali penumpang kapal laut dari Pelabuhan Sijantung Kota Batam” ucap Toif.

Perlindungan Jasa Raharja terhadap pernumpang kapal laut dapat diperoleh melalui Iuran Wajib tiap penumpang. Iuran Wajib tersebut dibayarkan bersamaan dengan pembelian tiket kapal laut yang resmi. PT Jasa Raharja memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu Asuransi Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Dalam Undang Undang No. 33 Tahun 1964, menyebutkan bahwa korban yang berhak atas santunan adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. Dalam hal ini, para penumpang angkutan kapal laut termasuk dalam perlindungan Jasa Raharja.[]