KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Sebagai Pelaksana UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 yang memberikan perlindungan dasar terhadap kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan umum penumpang darat, laut dan udara PT Jasa Raharja Papua dalam hal ini oleh Penanggungjawab Jasa Raharja Samsat Nabire bersama Mitra Satlantas Polres Nabire dan KUPTD Samsat Nabire melakukan gelar Hunting pemeriksaan masa berlaku pajak ke Terminal Kalibobo Nabire dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Pada Bulan Maret 2022 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kesamsatan Provinsi Papua yang dimana seluruh pihak dalam hal ini PT Jasa Raharja, Bappenda Provinsi Papua dan Ditlantas Polda Papua menyepakati hasil rekomendasi rapat dimaksud adalah melaksanakan program sosialisasi langsung kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga dalam kesempatan ini jajaran Samsat Nabire sebagai pelaksana operasional menyepakati bersama yang terdiri dari Penanggungjawab Jasa Raharja Bapak Mansur Misbach, KUPTD Samsat Nabire Bapak Nicholas Mayor dan Kanit Regident Ipda Wido P dan seluruh Jajaran Kantor Samsat Nabire pada hari Rabu, 13 April 2022 melaksanakan program Hunting pemeriksaan ke Terminal Kalibobo Nabire untuk memastikan masa berlaku Pajak Kendaraan angkutan umum serta para pengguna kendaraan yang melintas di wilayah terminal.

Program ini dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi dan arahan kepada para pemilik dan pengguna kendaraan selain informasi manfat pajak kendaraan melekat didalamnya dilakukan edukasi manfaat jaminan perlindungan dasar kecelakaan bagi kendaraaan yang berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 adalah jaminan perlindungan bagi para penumpang angkutan umum dimana Bapak Mansur Misbach melakukan pemeriksaan surat-surat kepada para crew angkutan umum terkait masa berlaku Resi IWKBU (Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum) serta menyampaikan informasi pada SKPD/ Notice Pajak di lembar STNK Kendaraan terdapat pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang berdasarkan UU. No. 34 Tahun 1964 sebagai perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan lalu lintas jalan.

Selain kegiatan pemeriksaan masa berlaku pajak kendaraan bersama dengan jajaran Kepolisian pada kesempatan ini diarahkan pada penekanan untuk tertib dan patuh terhadap aturan lalu lintas baik dalam hal kelengkapan sah surat kendaraan termasuk kelengkapan standar kendaraan yang layak digunakan serta Safety Campagne yaitu perilaku patuh dalam mengendarai kendaraan selama dijalan sebagai upaya dalam menekan angka kecelakaan dapat menurun dimana saat ini aktivitas tingkat kecelakaan sampai dengan bulan Maret 2022 yang meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Upaya bersama dari tiga instansi yang dilaksanakan ini adalah presentasi dari kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pengelolaan dalam menyampaikan aturan yang wajib dilaksanakan oleh para pemilik dan pengguna kendaraan bermotor terdapat juga risiko yang berdampak buruk yaitu kecelakaan yang dapat menyebabkan trauma psikis pada korban serta keluarga bahkan lebih buruk lagi dapat menyebabkan kemiskinan apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan lalu lintas dan tidak mengutamakan keselamatan. []