Jurus Pos Indonesia Menjadi BUMN Logistik

KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal Rochmad Djumadi mengatakan bahwa, penunjukan Pos Indonesia sebagai BUMN Logistik tidak terlepas dari aspirasi pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN yang juga merupakan aspirasi Presiden Joko Widodo yang ingin menurunkan ongkos logistik Indonesia yang dinilai masih sangat tinggi dan mendorong Indeks logistik nasional jauh lebih baik.

Seperti diketahui bahwa indeks kinerja logistik Indonesia dalam 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan, padahal di satu sisi pemerintah terus melakukan perbaikan diberbagai sektor salah satunya adalah infrastruktur.

“Hal ini menunjukan bahwa perbaikan yang dilakukan Indonesia masih kalah cepat dengan perbaikan yang dilakukan oleh negara lain sehingga pertumbuhan Indonesia menjadi lambat dibandingkan pertumbuhan negara lain,” jelas Faizal.

Menurut Faizal terdapat 3 aspek yang mempengaruhi indeks pertumbuhan logistik yaitu infrastruktur, regulasi dan operator/pemain. Dari 3 aspek tersebut Indonesia dinilai masih kalah cepat dengan negara lain sehingga pertumbuhan sektor logistik tidak sekencang negara lain.

Dari aspek infrastruktur, imbuh Faizal, Indonesia selama 10 tahun terakhir telah melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur yang begitu massif baik itu pembangunan pelabuhan, bandara, membuka jalan yang terisolir dengan akses konektivitas yang lebih cepat, pembangunan jembatan maupun jalan tol.

“Namun rasanya negara lain juga melakukan hal yang sama dilakukan Indonesia. Mungkin kita melakukan sudah dengan cepat tetapi negara lain melakukannya dengan lebih cepat,” ujar Faizal.

Aspek kedua adalah regulasi dimana faktor utamanya adalah retribusi/pajak. Menurut Faizal mungkin 10 tahun terakhir perbaikan yang dilakukan tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan apabila dibandingkan negara lain yang mungkin sudah sejak lama melakukan berbagai perbaikan seperti menyederhanakan birokrasi, implementasi sistem digitalisasi yang jauh baik sehingga mampu menurunkan biaya retribusi/pajak yang berkurang.

“Indonesia sudah banyak melakukan perbaikan dari aspek regulasi sehingga terjadi penurunan retribusi/pajak, namun mungkin yang dilakukan negara lain jauh cepat sehingga dari sisi regulasi kita juga masih kalah dibandingkan negara lain yang mungkin memiliki penurunan yang lebih baik,” pungkas Faizal.

Aspek ketiga adalah operator/penyelenggara dan pemain, operator dalam hal ini adalah otoritas baik itu darat, laut maupun udara yang terus melakukan pembenahan salah satunya dengan mempersingkat waktu dwelling time baik di pelabuhan maupun bandara. Begitu pula dengan Pos Indonesia dan private sektor sebagai komponen pemain yang ikut melakukan pembenahan seperti ketepatan pengiriman, perbaikan pelayanan kepada para pelanggan melalui channel-channel digital.