KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Pada hari ini, Senin 28 Maret 2022, Jasa Raharja Karawang menerima kunjungan dari BPJS Kesehatan Kabupaten Karawang. Kunjungan ini membahas koordinasi dan penatalaksanaan penjaminan kasus kecelakaan lalu lintas pasien JKN di wilayah Karawang.

Kunjungan disambut oleh Kepala dan Staf Administrasi Pelayanan Jasa Raharja Perwakilan Karawang. Dari BPJS Kesehatan diwakili oleh Kepala Cabang, Kepala Bidang Penjaminan Rujukan, dan Case Manager.

Dalam pembahasannya, Jasa Raharja maupun BPJS Kesehatan mendukung penuh percepatan penyelesaian klaim kasus kecelakaan di wilayah Karawang. Jasa Raharja sebagai penjamin pertama korban kecelakaan lalu lintas jalan yang melibatkan dua/lebih kendaraan (kecelakaan ganda) dan penumpang angkutan umum, sedangkan kecelakaan tunggal menjadi lingkup jaminan BPJS Kesehatan.

Jasa Raharja Karawang juga telah bekerjasama dengan 22 rumah sakit di wilayah Karawang, baik RS milik pemerintah maupun swasta guna memudahkan penjaminan korban kecelakaan lalu lintas. Koordinasi Jasa Raharja dengan mitra, dalam hal ini BPJS Kesehatan dan rumah sakit, sebagai bentuk komitmen Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya yang mengalami musibah kecelakaan sesuai amanat Undang-Undang No.33 Tahun 1964 dan Undang-Undang No.34 Tahun 1964.

ndampingi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke UPPKB Balonggandu Kabupaten Karawang. Bidang transportasi termasuk dalam ruang lingkup kerja Komisi V DPR RI dan kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan bidang perhubungan di UPPKB Balonggandu Kabupaten Karawang.

Kegiatan Kunjungan Kerja dihadiri oleh Bupati Karawang, Kepala Dinas Perhubungan Karawang, Kepala UPPKB Balonggandu, Kepala Jasa Raharja Karawang, perwakilan Kapolres Karawang, anggota DPR RI Komisi V, dan staf lainnya.

Dari paparan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan, masih banyak ditemui pelanggaran kendaraan Over Loading dan Over Dimension (ODOL) di kabupaten Karawang. Anggota Dewan juga meninjau proses pengujian kendaraan di jembatan timbang dan pengawasan atas tindakan pelanggaran.

Kendaraan yang melakukan pelanggaran, sesuai peraturan Perundangan yang berlaku, kendaraan tersebut perlu ditunda perjalanannya. Muatannya harus dipindahkan dan pemilik kendaraan dipanggil untuk membuat komitmen normalisasi.

Pihak Dinas Perhubungan dan anggota Komisi V DPR RI juga menegaskan tidak adanya pungli di seluruh lingkup kerja Dinas Perhubungan dan menghimbau para pemilik kendaraan agar senantiasa melakukan pengecekan muatan dan fisik kendaraan. Kehadiran Jasa Raharja dan Polres Karawang juga merupakan bentuk dukungan dan sinergi antar instansi guna mewujudkan keselamatan di jalan dan masyarakat yang tertib berlalu lintas. []