KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Hiruk pikuk kegiatan masyarakat di Kota Sambas mulai bergairah kembali setelah pandemi covid 19 mulai mereda. Terminal bus dan dermaga serta beberapa fasilitas publik terlihat hidup kembali. Meski demikian, masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan agar semua aman dan terlindungi ketika beraktivitas.

Dimulainya kembali aktivitas masyarakat memicu semangat para pejuang rupiah, pemilik usaha termasuk pemilik moda angkutan antar kota/kabupaten (AKAB) dan antar desa (angdes). Mereka berharap, dengan adanya geliat aktivitas dari masyarakat bisa memulihkan sedikit demi sedikit kondisi perekonomian.

Selama pandemi melanda, penurunan jumlah penumpang di Wilayah Sambas cukup signifikan yang memaksa beberapa pengusaha baik bus maupun kapal harus menghentikan operasional dengan beragam alasan. Menindaklanjuti hal tersebut, Insan Jasa Raharja Samsat Sambas, Diki Shodikin rutin melakukan kunjungan door to door dan customer relationship management untuk menjaga hubungan baik dengan para mitra.

“Selama pandemi kemarin, memang beberapa bus off operasional karena sepi penumpang. Meski demikian, untuk menjaga hubungan baik dengan mitra, kami tetap melakukan kunjungan secara rutin dan berkala. Selain itu kunjungan tersebut juga untuk memastikan kembali apakah armada sudah beroperasi kembali atau belum karena terkait dengan kewajiban pembayaran premi asuransi penumpang atau yang disebut dengan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang”, terang Diki.

Dijelaskan lebih lanjut, Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang tersebut adalah bentuk perlindungan dasar Jasa Raharja kepada para penumpang jika suatu saat terjadi risiko kecelakaan selama perjalanan. Melalui premi yang dibayarkan tersebut, jika terjadi risiko kecelakaan, setiap korban akan mendapatkan santunan sebesar Rp 50 juta apabila meninggal dunia dan penggantian biaya perawatan sebesar maksimal Rp 20 juta. Besaran tersebut didasarkan pada peraturan menteri keuangan Nomor 15/PMK.010/2017.

“Kehadiran kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah adalah memastikan setiap penumpang baik angkutan di darat, laut maupun udara sudah terlindungi dari risiko kecelakaan. Sehingga selama pandemi ini, kami tetap harus melakukan monitoring secara rutin terhadap operasional armada agar bisa dipastikan semuanya sudah terlindungi”, pungkasnya. []