KORPORATNEWS.COM, Jakarta –  PT Jasa Raharja Cabang Bengkulu senantiasa berinovasi untuk terus meningkatkan proses pelayanan santunan bagi korban luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas dengan membuat papan pengumuman yang berisikan informasi mengenai santunan Jasa Raharja dan kontak Person In Charge (PIC) yang dapat dihubungi oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas. Papan informasi ini dipasang di ruangan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Yunus dan Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu.

Papan informasi ini dipasang dan diserahkan oleh Kepala PT Jasa Raharja Cabang Bengkulu melalui Kepala Unit Operasional dan Humas PT Jasa Raharja Cabang Bengkulu, Andri Chasian Siregar kepada Direktur RSUD M. Yunus dan Rumah Sakit Umi melalui kepala ruangan UGD masing-masing rumah sakit.

Dengan adanya papan informasi ini, PT Jasa Raharja Cabang Bengkulu berharap keluarga korban kecelakaan lalu lintas dapat terbantu mengenai hal apa yang pertama harus dilakukan dan mengetahui informasi tentang klaim santunan Jasa Raharja. Dana Santunan Jasa Raharja dihimpun dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, dimana setiap pembayaran pajak kendaraan sudah termasuk pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Sehingga apabila terjadi musibah kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan di luar korban kecelakaan, maka otomatis akan mendapatkan jaminan dari Jasa Raharja sesuai Program Perlindungan Dasar Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Ahli waris dari korban yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dalam hal korban meninggal dunia akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya pengguburan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Korban yang mengalami cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka persentase dengan jumlah maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Korban kecelakaan yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh santunan berupa penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter hingga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selain itu juga diberikan manfaat tambahan berupa biaya P3K hingga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bantuan biaya ambulan hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017. []