KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Pengurus OJK atau Otoritas Jasa Keuangan RI akan segera berganti karena masa kerja Anggota Dewan Komisioner saat ini akan habis.

Pergantian pengurus OJK ini diharapkan menjadi momen untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dalam menjalankan fungsinya.

Para pimpinan di OJK yang baru diharapkan dapat lebih tanggap terhadap kondisi kesehatan perusahaan lembaga jasa keuangan (LJK) sektor industri keuangan non-bank (IKNB).

Harapan ini disampaikan Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Johan Effendi dalam diskusi virtual betajuk ‘Mencari Kandidat Terbaik Anggota Dewan Komisioner OJK’ pada Selasa (15/3/2022).

Menurut Johan, pengawasan terhadap sektor industri keuangan non-bank terutama di sektor perasuransian masih minim dan perlu pembenahan.

Ia mencontohkan, dari berbagai kasus asuransi yang masuk ke BPKN, konsumen sering kecewa terhadap pencairan klaim asuransi akibat lebahnya pengawasan OJK.

Menurutnya, kejadian seperti itu bisa dicegah dengan adanya tahapan-tahapan peringatan dari OJK menyesuaikan berbagai indikator tertentu.

Selain itu pihaknya juga menyoroti soal pengaduan kasus di industri asuransi oleh konsumen yang biasanya baru muncul ke permukaan setelah kondisi keuangan perusahaan itu parah.

“Maka kami berharap pemimpin OJK yang baru nantinya agar lebih tanggap dan mampu menjalankan pengawasan yang cepat. Pengurus OJK juga harus memberikan peringatan langsung kepada para konsumen terkait yang sedang dalam masalah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, kemampuan tiap konsumen di sektor IKNB dalam menerjemahkan situasi itu semua sama, maka fungsi pengawasan OJK harus harus berjalan dengan cepat.

Untuk diketahui, calon pengurus OJK periode 2022 sampai 2027 sedang menjalani tahap seleksi oleh panitia.

Ada sebanyak 21 nama calon pengurus OJK yang sudah lolos dan diserahkan kepada Presiden Jokowi dan selanjutnya akan diseleksi lagi untuk menetapkan 14 nama yang diserahkan kepada DPR RI.

ANTISIPASI PERUBAHAN

Selain peningkatan pengawasan, OJK ke depannya juga diharapkan dapat mengantisipasi berbagai perubahan besar yang sedang terjadi di industri jasa keuangan Indonesia.

Salah satunya yaitu penggunaan teknologi artifisial inteligence (AI) atau kecerdasan buatan yang harus dipersiapkan oleh para Dewan Komisioner terpilih.

Karena jangan sampai teknologi AI atau machine learning sudah digunakan di berbagai sektor jasa keuangan, tapi OJK justru belum membuat regulasinya.

Maka pimpinan OJK yang baru dituntut lebih visioner dari pengurus sebelumnya, karena berkaca dari pengalaman, aturan-aturan yang baru justru terlambat digodok setelah adanya perubahan besar.

Direktur IT Bank Mandiri Timothy Utama menyatakan, aplikasi AI atau machine learning akan terus berkembang pesat di bidang perbankan.

Maka ada peranan penting dari regulator dalam memberikan panduan bagi pelaku usaha keuangan dalam menggunakan teknolgi AI secara etis dan akuntabel. []