KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Penyelamatan Maskapai Garuda Indonesia masih diupayakan oleh pemerintah dan DPR RI agar bisa survive.

Sebelumnya sudah dibentuk Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI untuk mendukung skema penyelamatan Maskapai Garuda Indonesia.

Dari Laporan Pelaksanaan Panja Penyelamatan Garuda ini, terungkap skema penyalematan yang akan dilakukan, yaitu pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga dana permodalan dari investor.

Panja Komisi VI menyatakan sudah menyetujui skema penyelamatan maskapai Garuda tersebut, dengan mengusulkan suntikan dana PMN Rp7,5 triliun dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2022.

Namun pihak Panja membuat satu persyaratan, yakni PMN baru bisa dicairkan jika PT Garuda Indonesia sudah membuat kesepakatan damai dengan pihak kreditur.

Dalam laporan yang diterima pada Jumat (22/4/2022), juga disebutkan bahwa akan dilakukan program privatisasi berupa konversi utang perusahaan menjadi saham dan masuknya tambahan modal.

Untuk itu, Panja meminta Kementerian BUMN melakukan koordinasi dengan Komite Privatisasi Pemerintah dan Kementerian/Lembaga terkait privatisasi, selama kepemilikan saham negara minimal 51 persen.

Kemudian Panja Penyelamatan Maskapai Garuda juga menyebut opsi masuknya dana dari investor strategis agar Garuda Indonesia bisa melanjutkan bisnisnya.

Maka pihak meminta Kementerian BUMN dan jajaran direksi Garuda Indonesia terlebih dahulu menyerahkan laporan ke Komisi VI, karena investor bisa masuk selama kepemilikan negara di Garuda minimal 51 persen.

Tak hanya fokus pada penyelamatan Garuda, Panja DPR RI juga meminta BUMN Aviasi ini untuk tetap memperhatikan hak-hak karyawan.

Perseroan diminta untuk meminimalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, baik selama proses restrukturisasi ataupun setelah restrukturisasi ini rampung.

Yang terakhir, Panja juga meminta Kementerian BUMN dan Garuda Indonesia terus melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum.

Tujuannya untuk menuntaskan permasalahan hukum yang terjadi sebelumnya, sehingga bisnis yang dijalankan bisa lebih sehat.

Atas dukungan dari Panja DPR RI, pihak Garuda Indonesia menyampaikan apresiasi dan menyambut baik dukungan tersebut.

LANGKAH AWAL PEMULIHAN

Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyatakan, beberapa opsi yang disepakati oleh Panja dapat menjadi langkah awal pemulihan kinerja perusahaan.

Menurutnya dukungan ini selaras dengan proses penundaan pembayaran utang yang saat ini tengah berlangsung agar perusahaan bisa memaksimalkan kinerjanya.

“Dukungan ini menurut kami adalah representasi dari soliditas ekosistem industri penerbangan, termasuk dari DPR RI. Kami berterima kasih atas dukungan dan kerja keras dari semua anggota Panja,” ujarnya.

Irfan menyebut, pihaknya berkomitmen akan menjalankan rekomendasi dari Panja DPR RI secara konsisten dan berkesinambungan agar mendapatkan hasil yang terbaik.

“Dukungan dari DPR adalah bagian yang sangat penting dalam proses penyelamatan maskapai garuda, sehingga kami bisa mengambil langkah berkesinambungan dalam melakukan restrukturisasi dan transformasi di masa pandemi,” tutupnya. []