KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Perjalanan lintas negara Indonesia – Malaysia melalui pintu perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat per tanggal 1 April 2022 kemungkinan sudah bisa dilakukan, setelah dua tahun ditutup akibat pandemi covid 19. Hal itu tertuang dalam maklumat Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yakob tanggal 8 Maret 2022.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) bersama dengan seluruh stakeholder di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) termasuk PT Jasa Raharja menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan pembukaan PLBN pada Jumat (11/03/2022) secara virtual.

PT Jasa Raharja sebagai perusahaan yang ditunjuk sebagai Biro Nasional Indonesia untuk menyelenggarakan skim asuransi wajib kendaraan bermotor ASEAN (khususnya di lintas batas antar negara) melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.010/2003 tanggal 2 Januari 2003 menyambut baik rencana ini.

“Kami menyambut baik dan mendukung sepenuhnya pembukaan kembali pos lintas batas antar negara yang sudah dua tahun ini ditutup karena kondisi pandemi. Adanya pembukaan border ini tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat yang memiliki kepentingan baik wisata maupun urusan lainnya”, terang Wisnu Wardana, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Barat.

Pihaknya menyebutkan bahwa Jasa Raharja Kalbar sudah menyiagakan anggotanya untuk bertugas melayani masyarakat yang memasuki Wilayah Indonesia.

Dijelaskan lebih lanjut, sebagai biro nasional yang menyelenggarakan skim asuransi wajib, Jasa Raharja memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kecelakaan terhadap setiap warga negara asing yang memasuki Wilayah Indonesia melalui Program Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Program Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

“Melalui premi yang dibayarkan pada saat proses masuk di pos perbatasan, kami menjamin setiap warga negara asing yang memasuki Wilayah Indonesia. Jika suatu saat terjadi risiko kecelakaan saat WNA tersebut berada di Indonesia, Jasa Raharja akan menyerahkan hak santunannya sesuai ketentuan yang berlaku”, pungkasnya. []