KORPROATNEWS.COM, Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai Menteri Keuangan setelah sekitar satu tahun memimpin kebijakan fiskal Indonesia. Selama periode tersebut, sejumlah agenda ekonomi menjadi perhatian publik dan pelaku usaha.

Kebijakan Purbaya berfokus pada penguatan penerimaan negara dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah juga mendorong belanja lebih cepat untuk menopang aktivitas ekonomi.

Sejumlah strategi lain turut muncul dalam periode tersebut. Mulai dari pengelolaan kas pemerintah hingga reformasi administrasi perpajakan melalui Coretax.

Purbaya Lengser, Ini Jejak Kebijakan yang Ditinggalkan

Salah satu agenda utama Purbaya adalah memperkuat manajemen kas pemerintah. Kas negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif. Pemerintah juga menggunakannya untuk mendukung efektivitas kebijakan ekonomi.

Pengelolaan kas yang lebih optimal diharapkan dapat melengkapi peran belanja negara. Strategi tersebut penting saat pemerintah membutuhkan ruang untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Pada 2026, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja sejak awal tahun. APBN diarahkan untuk mendukung program prioritas dan menjaga daya beli masyarakat.

Hingga semester I 2026, belanja negara mencapai Rp1.656 triliun. Angka tersebut tumbuh 17,8% secara tahunan. Pemerintah menempatkan APBN sebagai shock absorber sekaligus pendorong aktivitas ekonomi.

Purbaya juga memberi perhatian pada kualitas penerimaan pajak. Salah satu fokusnya adalah pengawasan restitusi. Penerimaan pajak Januari 2026 tumbuh 30,8%.

Penguatan administrasi perpajakan berjalan melalui implementasi Coretax. Sistem digital tersebut mengintegrasikan berbagai proses perpajakan. Fungsinya mencakup administrasi, pelaporan, pembayaran, dan pengawasan.

Hingga April 2026, lebih dari 13 juta Surat Pemberitahuan Tahunan telah diproses melalui Coretax. Pemerintah terus melakukan penyempurnaan untuk meningkatkan efektivitas sistem tersebut.

Di sektor investasi, Purbaya mendorong pendekatan debottlenecking. Strategi ini bertujuan mengurangi berbagai hambatan yang mengganggu investasi dan kegiatan industri.

Efisiensi biaya logistik menjadi salah satu perhatian. Pemerintah juga mendorong percepatan investasi untuk memperkuat kapasitas ekonomi nasional.

Agenda tersebut berjalan seiring dengan target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027. Pemerintah berharap investasi dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru.

Di sisi lain, APBN tetap memegang peran strategis dalam kebijakan ekonomi. Pemerintah menggunakannya untuk menjaga stabilitas dan melindungi daya beli masyarakat.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada kuartal II 2026. Konsumsi, investasi, dan kebijakan pemerintah menjadi sejumlah faktor pendukung pertumbuhan.

Masa jabatan sekitar satu tahun memang relatif singkat. Namun, Purbaya meninggalkan sejumlah agenda penting dalam pengelolaan fiskal.

Penguatan penerimaan, percepatan belanja, optimalisasi kas, reformasi pajak, dan debottlenecking menjadi bagian dari jejak kebijakannya. Arah tersebut juga memperlihatkan upaya menjadikan kebijakan fiskal lebih responsif terhadap kebutuhan pertumbuhan ekonomi. []