KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2024 tetap terjaga meskipun terdapat dinamika geopolitik global dan pelonggaran kebijakan moneter.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berlangsung di Kantor Bank Indonesia, Jakarta baru-baru ini.
“Hal ini sejalan dengan meredanya tekanan di pasar keuangan global setelah sejumlah negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, melakukan pelonggaran kebijakan moneter,” ungkap Menkeu.
Di tengah situasi tersebut, Menkeu menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang baik.
“Pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan ketiga diperkirakan akan berada di atas 5%. Ini merupakan kelanjutan dari kinerja positif pada triwulan kedua tahun 2024, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang cukup baik,” jelasnya.
Menkeu juga menyampaikan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap stabil, terutama di kalangan kelas menengah atas. Selain itu, investasi mengalami pertumbuhan seiring dengan percepatan penyelesaian program atau proyek strategis nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara.
Dalam penjelasannya, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa inflasi tetap rendah dan terjaga di kisaran 2,5 ± 1%. Inflasi indeks harga konsumen (IHK) tercatat rendah di semua komponen, mencapai angka 1,84% year on year pada bulan September 2024.
Nilai tukar rupiah juga menunjukkan penguatan, didukung oleh konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia, bauran kebijakan moneter, serta aliran masuk modal yang kembali ke dalam negeri.
Selain itu, Menkeu menyatakan bahwa kinerja APBN hingga akhir Agustus tetap terjaga dengan baik.
“Defisit terkendali meskipun pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 2,5% year on year, sementara belanja negara tumbuh sebesar 15,3%,” kata Sri Mulyani.
Hingga akhir Agustus 2024, kondisi kesehatan fiskal diperkirakan tetap terjaga dengan baik, yang tercermin dari surplus keseimbangan primer sebesar Rp161,8 triliun dan defisit sebesar Rp153,7 triliun atau 0,68% dari PDB.
“Ini masih sesuai dengan ketentuan undang-undang APBN,” tambahnya.
Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan fungsi APBN sebagai penyangga untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global yang meningkat.
Langkah-langkah yang diambil antara lain mencakup program perlindungan sosial, stimulus fiskal untuk sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dukungan untuk percepatan transformasi industri, serta penguatan ketahanan fiskal melalui pengelolaan yang hati-hati dan pemeliharaan cadangan kas pada tingkat yang memadai.
Menteri Keuangan yang juga menjabat sebagai Ketua KSSK menyatakan bahwa keempat lembaga yang tergabung dalam KSSK berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global di masa mendatang, termasuk dampaknya terhadap perekonomian dan sektor keuangan domestik.
Dalam konferensi pers ini, hadir pula Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa. []