KORPORATNEWS.COM, Jakarta – IPO BUMN terus digaungkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir agar dimulai oleh berbagai perusahaan pelat merah.
Dengan dimulainya initial public offering atau IPO BUMN diharapkan dapat menaikkan nilai investasi yang masuk melalui pasar modal.
Tak tanggung-tanggung, Erick Thohir menargetkan nilai investasi yang masuk di tahun 2023 bisa mencapai Rp127 triliun.
Untuk mengejar target itu, maka sejumlah perusahaan pelat merah yang belum melakukan penawaran saham di pasar modal harus segera mengambil langkah konkret.
“IPO BUMN merupakan satu aksi korporasi yang harus dilakukan tahun ini karena target kita memasukkan investasi hingga Rp127 triliun di tahun 2023,” ungkap Erick, Senin (23/1/2023).
Erick menyebutkan di tahun ini, ada beberapa perusahaan milik negara yang siap masuk di Bursa Efek Indonesia (BEI), di antaranya PalmCo dan Pertamina Geothermal Energi (PGE).
Menurut Erick beberapa perusahaan ini memang terus didorong untuk melakukan penjualan sahamnya secara langsung kepada investor melalui IPO.
“Kita akan banyak menjalankan corporate action termasuk penjualan saham di BEI, yang saat ini kita dorong go public adalah Pertamina Geothermal,” ungkapnya.
Hingga saat ini tercatat ada sebanyak 27 perusahaan milik negara baik BUMN dan BUMD yang telah menjual sahamnya di pasar modal.
Perusahaan tersebut adalah PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya Beton, PT PP, PT Wijaya Karya, PT PP Properti, PT Jasa Marga, PT Telkom Indonesia, PT Waskita Beton Precast, PT Aneka Tambang, PT Timah.
Kemudian PT Bank Tabungan Negara, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Elnusa, PT Perusahaan Gas Negara dan PT Tambang Batubara Bukit Asam.
Selanjutnya PT Garuda Indonesia, PT Indofarma, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja, dan beberapa Bank Pembangunan Daerah, yaitu dari Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Selain mendorong IPO BUMN, Erick juga terus mengingatkan agar segenap jajaran BUMN harus melanjutkan transformasi meski akan ada pergantian kepemimpinan di pemerintah.
Menurutnya, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu ditekankan pentingnya konsistensi dalam membangun dan memajukan bangsa.
Maka perusahaan BUMN juga harus tetap memegang prinsip itu, dan jangan sampai berubah saat nantinya pemerintahan berganti.
“Fokus kita tetap pada pembangunan ekonomi dan ini penting untuk diteruskan agar target yang sudah kita tetapkam bisa tercapai. Yang sudah baik terus ditingkatkan lagi, jangan berubah kalau pemerintahan berganti, karena ini untuk kepentingan bangsa,” tegasnya. []
