KORPORATNEWS.COM, Jakarta – Penyaluran KUR BNI di segmen perikanan hingga saat ini masih rendah dibandingkan segmen yang lain.
Minimnya penyaluran KUR BNI bagi para nelayan dan petambak rencah ini karena adanya perbedaan kebijakan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Asistance Vice President Goverment Program PT BNI (Persero) Tbk. Chandra Bagus menggatakan KKP tidak memiliki penanggung jawab khusus untuk mengurusi pembiayaan KUR di sektor kelautan dan perikanan.
Tidak adanya pengurus dari KKP menjadi penyebab rendahnya serapan kredit usaha rakyat atau KUR BNI dari tahun ke tahun.
Chandra mengatakan pihak BNI sebelumnya ingin menemui perwakilan dari KKP yang mengurusi penyaluran KUR bagi nelayan dan petambak tapi tidak ada.
“Artinya dukungan KKP agar penyaluran KUR BNI bisa terserap lebih optimal di bidang perikanan belum optimal,” ujarnya, Selasa, 21 Februari 2023.
Selain itu, pihak KKP juga dinilai belum optimal dalam melakukan sosialisasi tekait pembiayaan KUR bagi para nelayan dan petambak di tiap daerah.
Hal ini berbanding terbalik dengan kinerja dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang sangat serius dalam membantu para petani dan peternak mendapat dana KUR.
“Kalau di Kementan mereka selalu memberikan ruang kepada pihak bank untuk hadir dalam pertemuan mingguan dengan kelompok tani. Jadi perbankan bisa menyosialisasikan pembiayaan KUR yang akan membantu perekonomian warga petani dan peternak,” jelasnya.
Dengan rutin menggelar pertemuan, perbankan bisa memberikan penjelasan secara rinci terkait cara mengakses KUR, besaran dana dan juga skema pelunasannya.
“Istilahnya kalau di petani bayar setelah panen jadi begitu mudah dan penyaluran KUR juga jauh begitu besar,” bebernya.
Sayangnya di komunitas nelayan dan petambak sampai saat ini masih banyak yang belum mengetahui seputar Kredit Usaha Rakyat dengan bunga rendah.
Kalaupun ada yang menerima dana KUR, justru penggunaannya salah sasaran untuk keperluan menikah hingga foya-foya, bukan untuk kemajuan usaha.
“Sementara untuk penyaluran KUR BNI para petani lebih aman dan kelihatan hasilnya,” kata dia.
Diketahui realisasi KUR di bidang pertanian di tahun 2022 sudah mencapai Rp103 triliun, sementara di bidang kelautan dan perikanan baru mencapai Rp9,97 triliun.
Untuk itu, Chandra telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI untuk turun tangan agar KUR bisa lebih optimal guna meningkatkan potensi perikanan Indonesia.
“Maka inklusi keuangan terhadap nelayan dan petambak harus terus dilakukan agar potensi perikanan kita semakin maju,” tutupnya. []